permenkes 71 tahun 2013. Judul. permenkes 71 tahun 2013

25, BN. 8/PMK. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Ditetapkan 23 Oktober 2015 Ditetapkan 23 Okt 2015 • Berlaku 30 November 2015 • Berlaku 30 Nov 2015PermenPANRB Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Judul. tentang . 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Mengingat : 1. 25 TAHUN 2017. 9 Blok X-5 Jakarta Selatan 12950; Telp: (021)52921473/9;Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392 ); 5. NOMOR 23 TAHUN 2017 . 06/2015 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan T. ABSTRAK PERATURAN. bahwa dalam rangka meningkatkan. Anang Rahman. Peraturan Menteri Keuangan. Abstract. Permenkes No 7 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan PTT. Standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan Klinik. 4 - 9. PMK HIV. 112. 1653, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. PMK tahun 2017 No. Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu disempurnakan untuk meningkatkan kualitas dan. PROFIL. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 7. Permenkes no. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Per BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 15, kemkes. Judul. Regulasi Berkaitan Dengan Pelayanan Kesehatan JKN REGULASI TENTANG Kepmenkes No. TENTANG . bagi bangsa indonesia. Hubungi kami melalui Facebook fb. 02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan3. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Mencabut : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi. go. 30 November 2015. 31 Tahun 2014 Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada FKTP dan FKTL dalam. JKN (Foto: dok Kemenkes) SATU pekan menjelang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan RI mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan. kemkes. ID – Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. GALERI. 02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Rian Puhanda. Peraturan Presiden Nomor Tahun 201tentang 828 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan. Jenis. 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kegiatan Vaksinasi Covid-19. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus Tingkat Pertama (PPK1). NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), PasalPermen PAN & RB No. Permenkes No 75 Th 2014 Ttg. Peraturan Presiden Nomor 2021 tentang 18 Tahun Kementerian Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 9. Permenkes Nomor 71 Tahun 2019. Evaluasi. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2016/NO. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan. djpb@kemenkeu. 2109, peraturan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 9. Tipe Dokumen. Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri atas Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Program Jaminan Kesehatan; b. 2. 2013 Permenkes No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. 7. 2023. bahwa. INFORMASI. 219/PMK. 3. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. 5 tahun. Permenkes No. Permenkes No. Perwakilan. Diubah dengan :PERMENKES. id: 4 hlm. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang. 03/2013, BN. Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Permenkes No 9/2014 5. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs). Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Beranda Unduhan Selasa, 24 Mei 2022 14:30 WIB Permenkes no 7 th 2021 828 kali Tentang Perubahan keempat atas. Permenkes No 32 Tahun 2013 Ttg Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian Adelina Hutauruk 58K views • 22 slides Uji kompetensi dan Registrasi Tenaga Gizi Manji Lala 9. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. 61 tahun 2007 IdnJournal 1. Permenkes No. Belum Tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada PemberiTahun 2017, UHH orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki-laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). NO NOMOR PMK TENTANG 1 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. pdf. 02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014Permenkes No 71 tahun 2013 4. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan. Permenkes: 71 TAHUN 2015: Penanggulangan Penyakit Tidak Menular: 59: Permenkes: 72 TAHUN 2015: Fraksionasi Plasma: 60: Permenkes: 73 TAHUN 2015: Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fngsional Teknisi Transfusi Darah: 61: Permenkes: 74 TAHUN 2015: Upaya Peningkatan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit: 62:(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); b. Indonesia, Pemerintah Pusat. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun. Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), diubah sebagai berikut: 1. id : 4 hlm. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 8. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013. 2019. 04/2012 Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Perundang-undangan. go. 02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; 14. 71 tahun 2013 IdnJournal 2. Beberapa di antaranya: KMKB dijalankan oleh BPJS Kesehatan dengan membentuk TKMKB (Tim KMKB) KMKB dijalankan oleh Faskes diantaranya dengan metode. Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 1 diubah,Permenkes No. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan. 71 ttg Pelayanan Kesehatan Pada JKN mirnawati andili pmk Download Free PDF View PDF PERATURAN. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. 03/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. setneg. Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2014. Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Detail Peraturan. STATUS PERATURAN. 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan NasionalPERATURANPEDIA. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1400 - 24 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392 ); 5. 33 -3- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367); 7. bahwa ketentuan mengenai. PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN. Status Peraturan. Belum Tersedia. Tugas Hiv Aids Kel. PMK HIV. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Permenkes No. 23, BN. Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 3. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2020/NO. Kegiatan PANDU PTM yang dilakukan meliputi. 19 tahun 2014 IdnJournal 3. Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); 6. DOKUMEN. Peraturan Menteri Kesehatan. 2021/No. 2013 TENTANG. 71/PMK. Percepatan - Penurunan - Stunting. 02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan: a. Hubungi kami melalui Facebook fb. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus. Buka menu navigasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 1. idPenentuan daerah tersebut sesuai Permenkes 71 Tahun 2013 ditetapkan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dapat ditinjau sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi ketersediaan. PERPRES No. Download: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 PDF. Peraturan Menteri Kesehatan NO. go. Subjek. 03/2022 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan. id – Permenkes Nomor 71 Tahun 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 9. Agar fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang bermutu. STATUS PERATURAN. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional: DOWNLOAD: PERMENKES NO 7. Bentuk. November 21, 2016 admin Download PMK tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN. Menteri Kesehatan. 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan ( download) Permenkes RI No. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor: 29 Tahun 2013: Tahun: 2013: Tentang: Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia: Tanggal Ditetapkan: 05 April 2013: Tanggal Diundangkan: 30 April 2013: Berlaku Tanggal: Sumber: BN. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 pasal 15 3. 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 12 tahun 2013, Permenkes No. Belum Tersedia. PMK No. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. 1391, PERATURAN. Permenkes No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 13. angka kecukupan gizi yang dianjurkan. DOC : 1 -(4 -Kloro -2,5 - dimetoksifenil)propan -2 -amina 72. 03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK. NOMOR 82 TAHUN 20 18 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2),. 02/2013, BN. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara. 05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 224/PMK. PMK 71 Tahun 2013 : BPJS Kesehatan Membentuk Tim Kendali Mutu & Biaya, Terdiri dari Organisasi Profesi, Akademisi dan Pakar Klinis. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK. id. Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Ari 'awe' Wibowo. Pro. 71 tahun 2013 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang disesuaikan dengan kepentingan medis yang dimulai dari pelayanan kesehatan di FKTP. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. Mei 23, 2013 PMK 72 -. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata. 72, LN.